TOUNA – Dalam rangka meningkatkan kualitas data laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Ampana, di bawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkumham Sulteng), ikut berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan terkait Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh berbagai instansi terkait, Rabu (2/10/24).
Kegiatan bimbingan ini diadakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Tengah, bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Tujuannya adalah memberikan pemahaman mendalam terkait penyusunan Laporan Keuangan (LK) Triwulan III Tahun 2024, serta perekaman capaian output pada Modul Komitmen dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
Dengan adanya kegiatan ini, laporan keuangan dari setiap Kementerian/Lembaga, termasuk Lapas Kelas IIB Ampana, diharapkan dapat disusun lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Pemahaman yang baik terhadap Modul Komitmen SAKTI akan membantu setiap instansi dalam mencapai output yang lebih optimal dan sesuai target.
Kepala Lapas Kelas IIB Ampana, Luther Toding Patandung, menyatakan bahwa bimbingan ini sangat penting untuk memperkuat tata kelola keuangan di lingkungan Lapas.
“Kegiatan bimbingan ini sangat bermanfaat bagi kami di Lapas Ampana, karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar,” ujarnya.
“Dengan memahami Modul Komitmen SAKTI, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memastikan bahwa seluruh capaian output dapat tercatat dengan baik,” sebutnya.
Lebih lanjut, Luther menambahkan bahwa Lapas Kelas IIB Ampana berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek pelaporan keuangan, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang lebih baik dan bersih.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan laporan keuangan negara yang berkualitas,” tambahnya.
“Dengan partisipasi aktif dari seluruh instansi, diharapkan tata kelola keuangan negara semakin transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tandasnya. (Red/Humas-Laspana)
